Erlina : Kades dan BPD Ujung Tombak Kesejahteraan Masyarakat Desa

  • BY DAVID
  • ON 08 NOVEMBER 2019
https://www.mempawahkab.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_5109824296_Pemdes.jpg

Mempawah, Humas - Sebanyak ratusan perangkat Pemerintahan Desa menghadiri kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas kepala desa, dan sekretaris desa serta Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2019 di Hotel Orchard Pontianak, Kamis (7/11) malam.

Bimtek yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (SPPPAPMPemdes) Kabupaten Mempawah ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Bupati Mempawah Hj. Erlina S.H, M.H.  

Erlina mengatakan, kita memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan memberikan perhatian semakin besar kepada desa. Era baru dimaksud ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa beserta berbagai peraturan dibawahnya.

“Peraturan yang ada perlu kita ketahui dan pahami dengan sebaik-baiknya agar dalam implementasinya dapat tercapai tujuan yang diharapkan, terutama bagi kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.  

Erlina menambahkan, guna mewujudkan visi Kabupaten Mempawah yang cerdas, mandiri dan terdepan, harus adanya keselarasan, dan sinergitas antara perencanaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan perencanaan yang ada di pemerintah desa.

“Semua program dan kegiatan yang kita lakukan harus bermuara pada peningkatan inti dan tujuan utama pemberdayaan masyarakat desa, yaitu meningkatnya semangat gotong royong dan swadaya masyarakat desa,” katanya.

Lebih jauh,  Erlina menjelaskan keberhasilan tata kelola pemerintahan desa, sangat dipengaruhi oleh bagaimana keseluruhan pihak-pihak yang terkait dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara baik dan professional, sesuai kedudukannya masing-masing.

“Kepala desa merupakan ujung tombak dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilannya. Sehingga, sebagai pemimpin, seorang kepala desa harus dan mampu mengambil dan menetapkan keputusan serta menjalankan fungsi manajemen untuk melaksanakannya sesuai kewenangan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, BPD harus memiliki salah satu fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, sehingga harus mampu menjadi kontrol terbaik bagi pemerintah desa agar tetap sesuai dengan jalurnya.

“Dalam mengontrol harus selalu mengedepankan prinsip hubungan kemitraan, diharapkan pemerintah desa dengan BPD dapat bersinergis dalam bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera di kabupaten mempawah,” harapnya.

Erlina mengungkapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019 Tentang  Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Dari 60 Desa Di Kabupaten Mempawah. Pada Tahun Ini Kita Sudah Terlepas Dari Status Desa Sangat Tertinggal.

“Hal ini merupakan prestasi kita bersama sebagai kabupaten penyumbang desa mandiri terbanyak di antara 86 (delapan puluh enam) se- Provinsi Kalimantan Barat, dan termasuk 3 Kabupaten yang bebas dari desa sangat tertinggal,” ungkapnya.

Terakhir Erlina berpesan kepada pesera untuk melakukan pelayanan prima dengan terobosan dan inovasi dalam memberikan kemudahan layanan, dan percepatan pembangunan. Menciptakan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dengan menjunjung azas akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Serta meningkatkan koordinasi dan konsultasi kepada pejabat-pejabat yang berwenang baik  di kecamatan, dan Kabupaten Mempawah yang membidangi pemerintahan desa. (Riski)

Tags Terkait

Pemkab Mempawah