Pemkab Mempawah Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

  • BY DAVID
  • ON 14 MARET 2019
https://www.mempawahkab.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_1036472101_OM_Web.jpg

MEMPAWAH, DISKOMINFO – Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Mempawah, Pemerintah Kabupaten Mempawah mengadakan sosialisasi hasil penilaian pelayanan publik tahun 2018 dan penandatangan komitmen kepatuhan masing-masing SKPD, Senen (11/3) siang di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah.

Acara tersebut turut dihadiri Sekda Kabupaten Mempawah, Ismail, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Budi Rahman, Asisten Administrasi dan Umum, Suwanda dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Dalam sambutannya, Ismail menjelaskan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, setiap penyelenggara negara wajib melaksanakan pelayanan publik sesuai standar yang telah disusun dan diterapkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setiap institusi negara pada hakekatnya adalah penyelenggara pelayanan publik. Maka kita selaku pejabat atau pegawai serta setiap orang yang bekerja di institusi tersebut adalah pelaksana pelayanan publik,” tegas Ismail.

Ismail mengungkapkan, kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan Pemkab mempawah sepanjang tahun 2018 lalu mendapatkan penilaian dengan kepatuhan sedang atau zona kuning. Dengan skor nilai rata-rata 65,61 yang diberikan terhadap 5 produk layanan dari 8 OPD.

”Ini merupakan keempat kalinya, Pemkab Mempawah berada di zona kuning. Karena, masih ada 11 produk layanan yang mendapatkan nilai merah, sedangkan 24 produk mendapatkan nilai kuning dan 20 produk nilainya hijau,” papar Ismail.

Oleh karena itu, Ismail mengakui masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam mengimplementasikan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Terutama kepada OPD yang masuk dalam zona merah dan kuning saya berharap agar Kepala OPD yang bersangkutan untuk segera berbenah, agar penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar yang  Telah ditetapkan,” imbaunya.

Ismail menambahkan, dalam setiap pelayanan publik ada 4 poin yang wajib harus ada, yakni visi dan misi kemudian, kemudian harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP), harus ada maklumat misalnya melayani dengan sepenuh hati dan terakhir harus ada pengaduan seperti pelayanan di Rumah sakit contohnya.

Dalam akhir sambutannya, Sekda mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman yang telah memberikan penilaian atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemkab Mempawah. Walau hasilnya masing berada di zona kuning.

“Dari empat tahun lalu, nilai pelayanan publik di Kabupaten Mempawah masih berada di zona kuning, maka saya minta kepada seluruh OPD untuk berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun 2019 ini. Saya yakin dan percaya dengan adanya sosialisasi ini akan meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dan prima dimasa mendatang,” harapnya.

Asisten Ombudsman bidang pencegahan, Budi Rahman menjelaskan, kedatangannya beserta rombongan dalam rangka melakukan sosialisasi dan memberikan motivasi kepada Kepala OPD atau Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Agar nantinya pada penilaian layanan publik tahun kelima ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Lebih jauh, Budi menjelaskan, Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan, tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini Pemerintah, BUMN, BUMD, BHMN maupun swasta atau perorangan yang mana dalam kegiatannya menggunakan dana APBN atau APBD. Dan Program kepatuhan itu sendiri adalah program tahunan dari Ombudsman sejak tahun 2015 yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

“Kami sebelum ke Kantor Bupati Mempawah telah melakukan penilaian di salah satu OPD Pemkab Mempawah. Hasilnya sudah cukup memuaskan dan sudah mencapai zona hijau, namun pada penilaian tahun lalu kurang baik karena kantornya sedang direhab standar pelayanan publik yang terpasang di loket dan ruang tunggu di copot oleh pekerja bangunan.

“Kami menilai berdasarkan sesuatu yang tampak nyata, maka jangan coba-coba berinisiatif mencopot standar pelayanan atau maklumat serta SOP yang ada, karena dampaknya sangat Fatal,” tegasnya.

Selain itu, Budi menyebut, Ombudsman itu bukan seperti KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan yang dalam praktek ketatanegaraannya memberikan sanksi pidana atau hukuman badan.

“Kami hadir disini adalah sebagai lembaga yang memberikan pengaruh bukan sanksi. Jadi dengan kehadiran kami, kita ingin sama-sama membuat dan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih unggul di daerah kita. Sehingga daya saing daerah akan menjadi lebih baik dan muara akhirnya kesejahteraan masyarakat akan tercapai,” pungkasnya. (Dvd)

Tags Terkait

Pemkab Mempawah