Target Optimalisasi 48 Fungsi Layanan Publik

  • BY DAVID
  • ON 24 JANUARI 2019
https://www.mempawahkab.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_9239703822_Raker_2019_Web.jpg

MEMPAWAH DISKOMINFO – Dalam rangka memantapkan program kerja layanan publik tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar rapat kerja antara Bupati dan Kepala SKPD, Rabu (2/1) di Aula Kantor Bupati Mempawah.

Dalam sambutannya Bupati Mempawah, Ramlana mengatakan. “Rapat kerja ini untuk melakukan evaluasi terhadap realisasi program kerja di tahun 2018 lalu. Sekaligus persiapan untuk realisasi kegiatan di tahun 2019. Maka kita lakukan evaluasi secara keseluruhan, mengingat banyak agenda yang harus disiapkan,” ucap Ramlana.

Ramlana mencontohkan, misalnya yang berkaitan dengan program kegiatan atau realisasi fisik keuangan di tahun anggaran 2018 lalu. Dirinya menginstruksikan agar dilakukan pendataan dan dilaporkan berkaitan dengan program kerja yang belum tuntas.

“Jika ada kegiatan atau program yang tidak dapat dilaksanakan, maka harus kita evaluasi penyebabnya, apa yang menjadi permasalahan dan kendala harus dilaporkan secara lengkap dan tertulis,” tegas Ramlana.

Selanjutnya, menurut Ramlana, persiapan laporan kinerja yang berkaitan dengan target capaian layanan publik. Baik layanan publik menurut versi ombudsman maupun menteri PAN-RB. “Biasanya ada indikator zona hijau, kuning dan merah. Maka perlu evaluasi apakah tahun 2018 lalu masih ada SKPD yang masuk dalam zona kuning bahkan merah. Semua ini harus kita perbaiki,” imbuhnya.

Menyoroti perkembangan dan kemajuan terhadap keterbukaan informasi publik menyangkut penyusunan laporan kerja pertanggungjawaban (LKPJ), maupun laporan akhir masa jabatan Bupati Mempawah. “Perlu dicek lagi apakah secara keseluruhan periode Bupati, atau kinerja Bupati sisa masa jabatan saja,” katanya.

Masih dalam kesempatan itu, Ramlana pun mendorong jajarannya agar secepatnya menyusun regulasi Peraturan Bupati (Perbub) yang berkaitan dengan kemandirian ULP. Ramlana berharap agar kemandirian ULP ini dapat terealisasi pada januari 2019 ini.

Kemudian, Ramlana menyampaikan tentang rencana penyatuansejumlah SKPD yang memungkinkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Juga menyangkut transparansi dana desa dan agenda lain, serta Kepala Desa yang baru terpilih atau Kepala Desa yang sedang dalam proses hukum agar segera diselesaikan dan ditangani.

Dalam rangka mempersiapkan pusat data terintegrasi dan realisasi Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE). Dari data yang Saya dapatkan, ada 48 layanan publik yang sudah menggunakan aplikasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan optimalisasi data. "Dari 48 aplikasi layanan publik ini, fungsinya sudah nampak, tapi perlu disampaikan penjelasan mengenai data center dan server apakah sudah bisa terintegrasi. “Misalnya kalau dibuka website mempawahkab.go.id apakah semua data dan layanan publik ini bisa langsung di akses masyarakat atau tidak,” ujar Ramlana. (Dvd)

Tags Terkait

Pemkab Mempawah