Wabup Terima Audiensi FGGH Kabupaten Mempawah

  • BY DAVID
  • ON 23 MEI 2019
https://www.mempawahkab.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_2756740774_audiensi_web.jpg

Mempawah, Diskominfo - Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi menerima audiensi dari Forum Gerakan Guru Honorer (FGGH), Rabu (22/5) di Aula Balai Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah.

Dalam pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, sejumlah Kepala SKPD, Ketua PGRI, Hamzah dan puluhan guru honorer. Ketua PGRI Kabupaten Mempawah, Hamzah mengatakan sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Pemerintah Daerah, yang telah memberikan respon kepada FGGH untuk melakukan dialog. Padahal menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati belum lama dilantik.

“Mereka ini sangat perlu diperhatikan terutama kesenjangan kehidupan mereka dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk pengabdian dan tugas pokok memang betul - betul telah mereka laksanakan,” tutur Hamzah.

Menurut Hamzah, pada dasarnya mereka adalah aset daerah, dimana mereka sangat membantu dalam dunia pendidikan di Kabupaten Mempawah. “Oleh karena itu, saya berharap melalui audiensi ini dapat dijadikan masukan Pemerintah Daerah dalam rangka membuat suatu kebijakan, sehingga para guru honorer ini dapat terlindungi dan diperhatikan,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua FGGH Kabupaten Mempawah, Hidayah menyampaikan sejumlah permasalahan yang menjadi aspirasi mereka. Dan ia berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti serta diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

“Mungkin Pemerintah Kabupaten Mempawah telah mendengar informasi tentang kondisi dan permasalahan guru honorer daerah ini. Namun, perlu saya beri gambaran secara pribadi dan mungkin juga dialami guru honorer lainnya yang tergabung dalam FGGH Kabupaten Mempawah,” tuturnya.

Ia menerangkan telah mengabdi sejak 12 tahun lalu, dengan gaji sebesar Rp 75 ribu. Dan gaji tersebut baru akan diterima setiap 3 bulan. Tugas saya menjadi wali kelas, mengajar mata pelajaran olahraga dari kelas 1 sampai 6 dan mengajar exstra kurikuler pramuka di 2 sekolah.

Dengan kinerja tersebut menurutnya, beban yang dipikul para guru honorer tidak kalah berat dengan guru PNS. Bahkan, beban kerja guru PNS tidak sebesar guru honorer. Dan kondisi itu dialami seluruh guru honorer yang tergabung dalam FGGH Kabupaten Mempawah.

“Saat ini para guru honorer digaji sekitar Rp 300 ribu dan dibayar setiap 3 bulan. Kami tidak menyalahkan pihak sekolah mengingat regulasi dan alokasi dana bos untuk honorer memang sudah ditetapkan. Dan kami harus menerima kondisi itu,” ucapnya.

Untuk itu, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat membantu perjuangan guru honorer, agar mendapatkan penghasilan yang lebih manusiawi sesuai dengan beban kerja dan pengabdiannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kami berharap pengangkatan guru honorer menjadi PNS, baik yang berada dibawah naungan Kemenag mupun Dinas Pendidikan. Kemudian pengangkatan guru kontrak secara bertahap, hingga proses pengangkatan PNS sesuai seleksi dan memprioritaskan masa pengabdian guru honorer bersangkutan,” harapnya.

Hidayah menambahkan, kenapa patokannya masa pengabdian. Sebab pihaknya beberapa waktu lalu menemukan adanya SK oknum guru honorer yang dimanipulasi. Yakni menambah masa pengabdian, meskipun faktanya oknum besangkutan belum lama menjadi guru honorer. “Ini membuat ketidakadilan bagi kami yang sudah mengabdi puluhan tahun,” tegasnya.

Berkaitan dengan guru kontrak, menurutnya pada februari 2019 lalu Pemkot Singkawang membuat kebijakan pengangkatan guru kontrak. Hal ini dilakukan untuk mengatasi persoalan kekurangan tenaga pendidik. Bercermin dari kebijakan tersebut, artinya pemerintah daerah dapat membuat formulasi pengangkatan guru kontrak dengan menerbitkan Peraturan Bupati.

“Ini kebijakan daerah, bukan kementerian pusat. Jadi, harusnya Pemerintah Kabupaten Mempawah juga bisa melakukan hal demikian,” harapnya.

Selain itu, FGGH juga meminta Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat memenuhi standar gaji guru honorer sesuai UMR. Menurut Hidayah, kebijakan tersebut telah berhasil dilaksanakan Pemkot Pontianak sejak Januari 2019 ini.

 “Kalau Kota Pontianak saja bisa menerapkan kebijakan ini, kenapa Pemerintah Kabupaten Mempawah tidak bisa melakukan hal yang sama. Cukup dengan kebijakan kepala daerah saja, maka gaji yang lebih manusiawi untuk guru honorer bukan hal yang mustahil,” pungkasnya. (Dvd)

Tags Terkait

Pemkab Mempawah