Mempawah, MC - Bupati Mempawah Erlina menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mempawah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Aula Kantor DPRD Kabupaten Mempawah, Senin (26/10/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin pimpinan DPRD tersebut dihadiri Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Mempawah, pimpinan dan anggota DPRD, insan pers, serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Bupati Erlina mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, pandangan tersebut menjadi bahan penting untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan sekaligus memastikan penganggaran daerah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Erlina menjelaskan, arah pembangunan Kabupaten Mempawah pada 2027 difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, pengurangan ketimpangan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah daerah menyiapkan delapan program kerja prioritas yang mencakup ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta penataan lingkungan.

Optimisme terhadap pencapaian target pembangunan turut didukung oleh perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat pada 2025. Tingkat kemiskinan Kabupaten Mempawah tercatat turun dari 4,83 persen menjadi 4,49 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang dari 13.220 jiwa menjadi 12.380 jiwa.

Perbaikan turut terlihat pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,78 persen menjadi 4,74 persen, sedangkan umur harapan hidup meningkat menjadi 74,82 tahun. Capaian tersebut menjadi salah satu pijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah pada 2027.

Di sisi lain, pemerintah daerah berkomitmen memastikan keberadaan Proyek Strategis Nasional di kawasan Sungai Kunyit memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja daerah dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penguatan ekonomi masyarakat juga diarahkan pada optimalisasi potensi sektor unggulan, terutama pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan. Pemerintah daerah turut mendorong dukungan terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi guna membantu petani meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian.

Pada sektor keuangan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian utama. Langkah yang ditempuh meliputi perbaikan tata kelola, digitalisasi pemungutan, pemutakhiran data potensi pendapatan, serta optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sementara itu, belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas secara merata di seluruh kecamatan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi agenda penting dalam rancangan APBD 2027. Di bidang pendidikan, upaya difokuskan pada penguatan mutu pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik, revitalisasi sekolah, dan digitalisasi pendidikan. Adapun di sektor kesehatan, pemerintah daerah mendorong peningkatan fasilitas pelayanan serta pemenuhan kebutuhan tenaga medis.

Selain itu, pemerintah daerah terus memperkuat upaya mitigasi banjir dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet juga menjadi bagian dari perhatian pembangunan untuk mendorong potensi generasi muda di Kabupaten Mempawah.

Terkait Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Erlina menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui para wakil rakyat akan ditelaah dan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan skala prioritas, kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.

Pengelolaan anggaran juga diarahkan untuk menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen jawaban Bupati Mempawah kepada DPRD Kabupaten Mempawah sebagai bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Melalui pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah berharap APBD 2027 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, merata, dan berkelanjutan, dengan prioritas pada peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat.