Dari Mempawah ke Panggung Dunia, Bupati Erlina Gaungkan Perlindungan Mangrove dan Ekonomi Biru di COP31 Turki
ANTALYA, TURKI – Bupati Mempawah, Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., membawa isu perlindungan ekosistem pesisir dan penguatan ekonomi biru ke panggung internasional. Tampil dalam forum Indonesia Pavilion pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki, Senin (17/11/2026), Erlina menegaskan pentingnya menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai investasi ekologis sekaligus ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
Dalam forum internasional tersebut, Erlina yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) mengangkat tiga isu strategis, yakni mangrove, ekonomi biru (blue economy), dan diplomasi iklim yang melibatkan pemerintah daerah.
Menurutnya, upaya pelestarian mangrove tidak boleh berhenti pada kegiatan penanaman bibit semata. Lebih dari itu, rehabilitasi harus mampu mengembalikan fungsi ekosistem secara menyeluruh, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat pesisir.
“Mangrove bukan sekadar pohon yang ditanam di tepi laut. Mangrove merupakan investasi jangka panjang bagi perlindungan lingkungan, ketahanan wilayah pesisir, dan kesejahteraan masyarakat,” menjadi pesan utama yang disampaikan dalam pemaparannya.
Erlina juga memaparkan besarnya tanggung jawab ekologis Kabupaten Mempawah sebagai salah satu wilayah pesisir di Kalimantan Barat. Dengan garis pantai sekitar 89 kilometer dan luasan ekosistem mangrove mencapai 3.153,80 hektare berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2023, Mempawah memiliki potensi sekaligus tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan kawasan pesisir.
Ancaman abrasi, degradasi habitat, hingga pencemaran lingkungan menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Karena itu, perlindungan mangrove harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan daerah dan upaya menghadapi perubahan iklim.
Dalam paparannya, Erlina menekankan bahwa mangrove memiliki empat fungsi strategis sekaligus. Selain berperan dalam mitigasi perubahan iklim melalui kemampuan menyerap dan menyimpan karbon, mangrove juga menjadi benteng alami dalam menghadapi abrasi dan dampak perubahan iklim.
Ekosistem ini sekaligus menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati serta penopang mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya pesisir.
Ia turut mengangkat Mempawah Mangrove Park sebagai salah satu contoh pengembangan kawasan konservasi yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kelestarian mangrove, tetapi juga harus memperoleh manfaat nyata dari keberadaan ekosistem yang mereka lindungi.
“Konservasi harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat merasakan manfaat ekonomi dari ekosistem yang terjaga, upaya pelestarian akan memiliki fondasi sosial yang lebih kuat,” demikian pesan yang ditekankan dalam gagasan pengembangan kawasan mangrove berkelanjutan.
Lebih jauh, melalui ASPEKSINDO, Erlina mengajak seluruh pemerintah daerah kepulauan dan pesisir di Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekonomi biru. Menurutnya, tantangan perubahan iklim dan kerusakan ekosistem pesisir tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama lintas daerah dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Ekonomi biru, lanjutnya, harus menjadi pendekatan pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Dengan demikian, potensi sumber daya kelautan dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
Kehadiran Bupati Mempawah di Indonesia Pavilion COP31 menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyuarakan pengalaman, tantangan, dan gagasan konkret dalam menghadapi perubahan iklim. Sekaligus menegaskan bahwa diplomasi iklim tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif daerah sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan.
Dari Mempawah, pesan tentang mangrove,
ekonomi biru, dan masa depan pesisir Indonesia pun digaungkan ke forum dunia:
pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan, demi
pesisir yang tangguh dan masyarakat yang semakin sejahtera. (Sumber: Prof. Gusti Hardiansyah, Guru Besar
Fahutan Universitas Tanjungpura)
