Dukung Percepatan PLTU Mempawah, Pemkab Minta Zona Aman Permukiman Jadi Prioritas

Mempawah, MC – Pemerintah Kabupaten Mempawah menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (WILUS) untuk menunjang operasional PLTU Mempawah dalam memenuhi kebutuhan pasokan listrik bagi industri smelter aluminium. Meski demikian, percepatan proyek strategis tersebut harus tetap berjalan dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang, perlindungan lingkungan, serta keselamatan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, saat mengikuti Rapat Koordinasi Rencana Tindak Lanjut Percepatan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (WILUS) PLTU Mempawah bersama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) secara virtual. Kegiatan berlangsung di Mempawah Command Center (MCC), Rabu (11/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PT Bukit Asam (PTBA), MIND ID, serta sejumlah instansi terkait. Pembahasan difokuskan pada langkah konkret percepatan pembangunan PLTU Mempawah, mencakup kesiapan tata ruang, ketersediaan lahan, hingga pemenuhan persyaratan lingkungan.

Dalam kesempatan itu, Juli menjelaskan bahwa dari aspek tata ruang, Pemkab Mempawah telah menyiapkan landasan regulasi melalui Peraturan Bupati Mempawah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam memastikan kesesuaian zonasi bagi rencana pengembangan kawasan.

"Pada prinsipnya, kami siap mendukung percepatan pembangunan ini. Dari sisi tata ruang dan lokasi kawasan, semuanya telah dipersiapkan sesuai ketentuan. Selanjutnya, kami menunggu tindak lanjut dan percepatan dari sisi teknis agar rencana ini dapat segera direalisasikan," ujar Juli.

Namun, dukungan terhadap percepatan pembangunan tidak berarti mengesampingkan kepentingan masyarakat. Pemkab Mempawah menegaskan bahwa aspek keselamatan dan kenyamanan warga harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan proyek.

Salah satu perhatian utama adalah penetapan zona penyangga (buffer zone) sebagai pembatas antara fasilitas PLTU dan kawasan industri dengan permukiman penduduk. Pemkab mengusulkan agar pembangunan fasilitas PLTU maupun kawasan PT Bukit Asam (PTBA) atau PT BAEN memperhatikan radius aman sekitar 50 hingga 100 meter dari permukiman warga.

Keberadaan zona penyangga tersebut dinilai penting untuk meminimalkan potensi dampak lingkungan sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan sosial di tengah masyarakat pada masa mendatang.

Selain itu, Pemkab Mempawah meminta agar pemerintah daerah dilibatkan sejak awal dalam pembahasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Keterlibatan tersebut diperlukan agar kondisi lingkungan, karakteristik wilayah, serta aspirasi masyarakat setempat dapat menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan proyek.

Perhatian juga diarahkan pada kemungkinan pemanfaatan material tailing atau sisa hasil pengolahan dari wilayah BIA sebagai bahan uruk untuk mendukung pembangunan kawasan PLTU. Pemkab Mempawah mendorong Kementerian Lingkungan Hidup melakukan kajian terhadap opsi tersebut, sehingga pemanfaatannya dapat dipertimbangkan sebagai alternatif yang efisien sekaligus memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan.

Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemkab Mempawah berharap percepatan pembangunan PLTU dan pengembangan kawasan industri dapat segera ditindaklanjuti secara konkret. Pemerintah daerah ingin memastikan proyek tersebut tidak hanya mendukung kebutuhan energi industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dilaksanakan secara tertib tata ruang, berwawasan lingkungan, serta tetap menjamin keselamatan dan kepentingan masyarakat.