- PROFIL
- INFORMASI
- GALERI
- SP4N-LAPOR!
- E-BOOK
- SiCanda
- Peta Mempawah
- INTERAKSI
- PPID
- Layanan
×

Bapperida Kabupaten Mempawah menggelar kegiatan Asistensi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2026 bersama Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Seruni Bapperida Kabupaten Mempawah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih efektif, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Kegiatan berlangsung selama 2 (dua) hari pada tanggal 17 dan 22 Juni 2026 dengan peserta dari perangkat d
Asistensi Evaluasi Bersama BPKP Kalbar
MEMPAWAH – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Mempawah menggelar kegiatan Asistensi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang diselenggarakan bersama Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ini berlangsung di Aula Seruni Bapperida Kabupaten Mempawah.
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar menjadi lebih efektif, efisien, serta selaras dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah. Melalui asistensi ini, setiap program kerja didesain agar mampu memberikan dampak nyata dan nilai manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Adapun peserta kegiatan ini merupakan perwakilan dari berbagai Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Secara khusus, asistensi ini melibatkan instansi-instansi yang mengampu program dan kegiatan strategis yang berkaitan langsung dengan lima sektor prioritas utama, yaitu:
Ketahanan Pangan
Pendidikan
Kesehatan
Penurunan Stunting
Penanggulangan Kemiskinan
Melalui sinergi dan pendampingan langsung dari Tim BPKP Perwakilan Kalbar, Bapperida Kabupaten Mempawah berharap proses perencanaan dan penganggaran tahun 2026 dapat meminimalisir risiko ketidakselarasan program (asinkronisasi) sejak dini, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.